Daftar Lembaga Pemerintahan Kementerian dan Non Kementerian di Indonesia - Sistem Administrasi NKRI

-


1.             Lembaga Pemerintahan Kementerian

Kementerian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden.

Lembaga Pemerintahan kementerian juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berikut Nama Lembaga Kementerian di Indonesia (Masa pemerintahan Joko Widodo - Muhammad Jusuf Kalla) beserta tugasnya.

Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya, adalah sebagai berikut :

1)             Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

2)             Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

3)             Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut :

1)             Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

2)             Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

3)             Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut :

1)             Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

2)             Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)

3)             Kementerian Agama (Kemenag)

4)             Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

5)             Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

6)             Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

7)             Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

8)             Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

9)             Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

10)         Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

11)         Kementerian Perdagangan (Kemendag)

12)         Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

13)         Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

14)         Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)

15)         Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)

16)         Kementerian Sosial (Kemensos)

17)         Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, adalah sebagai berikut :

1)             Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

2)             Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)

3)             Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)

4)             Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)

5)             Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

6)             Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)

7)             Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)

8)             Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

9)             Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)

10)         Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

11)         Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Kementerian yang dibubarkan, adalah sebagai berikut :

1)             Kementerian Penerangan, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.

2)             Kementerian Sosial, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.

3)             Kementerian Kemakmuran, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang.

Kementerian yang dipisahkan/digabungkan, adalah sebagai berikut:

1)             Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pada Kabinet Kerja (2014) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2)             Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, yang kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang. 

2.             Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Lembaga Pemerintahan Non kementerian disingkat (LPNK), dulu bernama Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikannya.

Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:

1)             Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2)             Badan Informasi Geospasial (BIG) 

3)             Badan Intelijen Negara (BIN) 

4)             Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5)             Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6)             Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

7)             Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

8)             Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

9)             Badan Narkotika Nasional (BNN)

10)         Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

11)         Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

12)         Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

13)         Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan

14)         Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

15)         Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

16)         Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup

17)         Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

18)         Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

19)         Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri

20)         Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

21)         Badan SAR Nasional (Basarnas) 

22)         Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

23)         Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

24)         Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

25)         Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

26)         Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

27)         Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

28)         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

29)         Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi

30)         Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan

31)         Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makalah Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan

-
  BAB I PENDAHULUAN 1.1     Latar Belakang   Akhir-akhir ini, di zaman dimana kita berlomba-lomba mencari kebahagiaan di dunia, terkadang kita melupakan tempat terakhir kita yaitu akhirat. Kita begitu sibuk sampai meninggalkan kewajiban kita yaitu beriman kepada Allah SWT dengan menjalankan segala macam perintah wajib dan sunnah-Nya setiap hari tanpa mengesampingkannya hanya untuk urusan dunia. Terkadang banyak orang yang tidak mengetahui bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT itu akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terlalu fokus pada urusan dunia dan mengesampingkan perihal keagamaan, padahal ketika mengetahui tentang keimanan dan hubungan antara keimanan dengan berbagai aspek dalam kehidupan kita maka akan ada dua hal atau lebih keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah bahwa kita akan insya allah diberikan kesalamatan di dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari m...
Baca selengkapnya

Makalah AD & ART Muhammadiyah - Kemuhammadiyahan II

-
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Terlebih dahulu kami mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Alam Semesta, Tuhan yang telah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia, dan Tuhan yang menggenggam nyawa setiap insan di dunia. Serta Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, seroang Rasul yang diutus kepermukaan bumi ini untuk menjadi pengajar dan tauladan bagi setiap manusia, menjadi pembela dan petunjuk bagi setiap manusia yang tersesat. Kami menyusun Makalah Kemuhammadiyahan I dengan judul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan ini guna menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah Kemuhammadiyahan I, M. Zuhri, S.Hi, M.Pd.I . Dalam penyusunan makalah ini tentunya kami mengalami beberapa kesulitan, baik dari materi maupun dalam penyusunannya. Namun atas berkah Rahmat Allah SWT, akhirnya kesulitan itu menjadi tak berarti lagi. Dan itu semua juga tak lepas dari bantuan rekan-rekan sekalian dan b...
Baca selengkapnya

Makalah Karya Monumental Umat Islam dalam Perkembangan IPTEKS - Kemuhammadiyahan III

-
BAB I PENDAHULUAN   1.1   Latar Belakang Sebagai umat Islam yang taat dalam memenuhi perintah-perintah agama Islam sesuai dengan Al-quran dan hadist-hadist, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mennutut ilmu setinggi-tingginya baik itu ilmu pengetahuan dalam teknologi, sosial, dan agama. Sekarang ini banyak masyarakat umum yang hanya mengerti bahwa selama ini yang menemukan pengetahuan-pengetahuan tinggi adalah bangsa Eropa, tetapi sebenarnya adalah tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Dalam bahasa Arab, pengetahuan digambarkan dengan istilah al- ilm, diambil dari kata ‘alamah, yang berarti “tanda”, “simbol”, atau ”lambang”, yang dengannya sesuatu itu dapat dikenal. Tapi alamah juga berarti pengetahuan, lencana, karakteristik, petunjuk dan gejala. Karenanya ma’lam (ma’alim) berarti juga petunjuk jalan, Dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dianggap dapat menunjukkan jalan menuju kesejahteraan dan juga menerangi kehidupan umat manusia, yang jika Berjaya ilmu penge...
Baca selengkapnya